Tag Archives: ambang batas calon presiden

Presidential Threshold = KESALAHAN BERPIKIR!

19 Jan

PRESIDENTIAL THRESHOLD = KESALAHAN BERPIKIR.

Oleh: Muhammad E. Irmansyah

Ketika hari Selasa siang (17/1/2017) yang lalu saya datang ke gedung DPR untuk suatu keperluan, ditengah gang di gedung Nusantara II saya melihat seorang wakil rakyat sedang diinterview oleh beberapa wartawan, sayapun melambatkan langkah mendekati kerumunan itu. Ternyata anggota DPR itu sedang menjawab pertanyaan wartawan tentang  Presidential Threshold  yang sedang hangat dibicarakan saat ini di parlemen dalam menyusun RUU Pemilu. Entah dari fraksi mana anggota DPR tersebut tapi yang jelas dia mengatakan bahwa tidak perlu ada Presidential Threshold atau pembatasan pencalonan calon Presiden dari sebuah partai yang sudah lolos verifikasi KPU.

Gambar suasana sidang paripurna DPR.

Saya pikir anggota DPR tersebut diatas menyatakan pendapat yang benar dan logis masuk akal serta tidak melanggar konstitusi, mengikuti konstitusi yang ada. Biasa-biasa saja sebenarnya. Tidak ada yang istimewa dari pendapatnya tersebut. Justru menjadi aneh bin ajaib ketika ada pendapat dari beberapa anggota DPR yang berasal dari beberapa partai besar yang menginginkan adanya threshold (ambang batas) dari suatu partai untuk bisa mencalonkan seseorang untuk menjadi Presiden di republik ini. Ambang batas pada Pilpres (presidential threshold) terdahulu adalah 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari jumlah perolehan suara nasional yang sah.

RUU PEMILU, PILEG, PILPRES. 

Pembahasan tentang  RUU PEMILU yang sedang dibahas ini sebenarnya tidak perlu menjalani perdebatan panjang apabila para wakil rakyat tersebut konsekwen dan punya semangat untuk memperjuangkan keadilan serta tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi. Ada satu lagi …., dan ini yang terpenting, yaitu ingin memperoleh  seorang pemimpin negara, ingin mendapatkan seorang kepala negara yang bermartabat dan memang benar-benar disukai, diinginkan……, dan yang dibutuhkan oleh rakyat. Rakyat tidak butuh pemimpin partai tapi butuh pemimpin negara yang berkualitas dari segala sisi.

Presidential Threshold bertentangan dengan demokrasi yang kita anut saat ini.

Mengenai pemilu, pileg dan pilpres, ada dua pasal dalam UUD 1945 (hasil amandemen) yang menjadi dasar pelaksanaannya. Yaitu Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E. Pasal 6A ayat (2): “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Pasal 22E ayat (2): “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD”.   Karena Pasal 22E ayat (2) tidak menyebut waktu penyelenggaraan, maka penyelenggaraan pileg dan pilpres dapat dilakukan secara bersamaan (berbarengan) atau terpisah waktunya. Pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, pileg dan pilpres dilakukan terpisah antara lain dengan alasan pileg didahulukan guna pengisian MPR yang akan melantik Presiden/Wakil Presiden terpilih, serta ditetapkannya president threshold dalam pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sedang Pasal 6A ayat (2) pada potongan redaksi  “…… sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, menimbulkan tanda tanya, apakah yang dimaksud adalah pemilihan umum Pileg atau Pilpres?

Di dalam penyelenggaraan Pileg dan Pilpres terpisah (2004, 2009 dan 2014), maka redaksi itu diterima sebagai pemilu Pilpres.

Namun dengan adanya putusan MK mengenai penyelenggaraan Pileg dan Pilpres serentak, praktis potongan redaksi tersebut di atas diterima sebagai pemilu Pileg dan Pilpres.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Putusan itu berlaku pada Pilpres 2019.

“Mengabulkan permohonan pemohon,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan putusan di Gedung MK tahun 2014.

Pasal yang diajukan, yakni Pasal (3) Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Dengan dikabulkannya gugatan ini, penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 dan seterusnya akan digelar serentak sehingga tak ada presidential threshold untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Pileg dan Pilpres 2014 tetap dilaksanakan terpisah.

Para anggota DPR dan atau fraksi-fraksi yang masih menginginkan adanya Presidential Threshold itu menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti konstitusi dan hukum atau setidaknya tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu dan dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hukum dan konstitusi secara sadar atau tidak sadar sekaligus menunjukkan kualitas berpikir mereka. Tegas sekali bahwa mereka melakukan Thinking Fallacy (kesalahan berpikir). 

KESALAHAN BERPIKIR (Thinking Fallacy) 

Berpikir merupakan aktifitas otak, maka berpikir akan menentukan apa tindakan seseorang selanjutnya. Apa akibatnya jika seseorang melakukan kesalahan berpikir? Tentu fatal! 

Setidaknya ada tiga jenis kesalahan berpikir (Thinking Fallacy) yang dilakukan oleh para anggota DPR yang menginginkan adanya Presidential Threshold ini. 

Yang pertama adalah Fallacy of Retrospective DeterminismIstilah yang panjang ini sebetulnya hanya untuk menjelaskan kebiasaan orang yang menganggap masalah yang sekarang terjadi sebagai sesuatu yang secara historis memang selalu ada, tidak bisa dihindari, dan merupakan akibat dari sejarah yang cukup panjang. Determinism selalu saja lebih memperhitungkan masa silam ketimbang masa mendatang.

Misalnya, ada sesuatu masalah sosial yang bernama pelacuran alias prostitusi. Sebagian orang mengatakan: “Mengapa  pelacuran itu harus dilarang? Sepanjang sejarah pelacuran itu ada dan tidak bisa dibasmi. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan bukan menghilangkan pelacuran, melainkan melokalisasikannya agar terhindar dari dampak-dampak yang tidak diinginkan. Karena, sekali lagi, pelacuran itu sudah ada sepanjang sejarah.”. Dengan demikian, cara berpikir ini selalu mengambil acuan “kembali ke belakang” atau “sistem”. Karena itu, kesalahan berfikir ini disebut restrospective (melihat kebelakang). Determinisme restrospektif adalah upaya kembali pada sesuatu yang seakan-akan sudah ditentukan (determined) di dalam sejarah yang telah lalu.

Contoh lainnya adalah perkara kemiskinan. Orang yang berpendirian seperti di atas, akan mengatakan bahwa kemiskinan sudah ada sepanjang sejarah. Dari dulu ada orang kaya dan miskin. Mengapa orang sekarang mesti ribut-ribut memberantas kemiskinan? Padahal, kemiskinan tidak bisa diberantas, sudah ada sejak jaman dahulu, ini juga termasuk kesalahan berpikir. 

Dalam kasus kita saat ini sama saja, katakanlah pada perolehan suara pemilu yang lalu-lalu ada partai yang berasal dari golongan atau kelompok tertentu atau bahkan partai baru yang memperoleh suara kecil, maka berarti setiap partai dari golongan tertentu itu atau sebuah partai baru pasti tidak mungkin mendapatkan perolehan suara yang besar maka dari itu cukup melihat dari hasil perolehan suara pemilu yang lalu saja.

Kesalahan berpikir kedua adalah Fallacy of Dramatic InstanceFallacy of dramatic instance berawal dari kecendrungan orang untuk melakukan apa yang dikenal dengan overgeneralisation. Yaitu, penggunaan satu dua kasus untuk mendukung argumen yang bersifat general atau umum. Kerancuan berpikir  semacam ini banyak terjadi dalam berbagai telaah sosial. Argument yang overgeneralized ini biasanya agak sulit dipatahkan. Karena, satu-dua kasus rujukan itu seringkali diambil dari pengalaman pribadi seseorang (individual’s personal experience). Contoh supaya lebih memudahkan kita memahami Fallacy of dramatic instance ini: 

Herman adalah siswa SMA 1; Jos adalah siswa SMA 1; Herman berperangai jelek; Jadi, Jos juga berperangai jelek. (karena keduanya siswa SMA 1.)

Dalam kasus kita, dari pengalaman terdahulu partai baru sulit dapat kursi di DPR oleh karena itu disimpulkan bahwa partai baru yang akan ikut pemilu besok juga akan mengalami hal yang sama. Kadang-kadang, overgeneralisasi terjadi dalam pemikiran kita saat memandang seseorang, sesuatu, atau tempat. Padahal, orang/situasi/organisasi itu selalu berubah, sehingga hal yang sama tidak bisa kita terapkan pada sesuatu yang sama terus menerus dan selamanya.

Kesalahan berpikir yang ketiga adalah Circular Reasoning, artinya pemikiran yang berputar-putar; menggunakan konklusi (kesimpulan) untuk mendukung asumsi yang digunakan lagi untuk menuju konklusi semula. “DPR 2014-2019 itu belum demisioner. Oleh karenanya, pada hasil pelaksanaan pilpres itu komposisi 2014 masih relevan digunakan pada Pilpres 2019,”  

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyelenggaraan pemilu serentak 2019 juga mengacu ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang digunakan pada Pemilu 2014. Merujuk putusan tersebut, aturan ambang batas presiden dianggap masih relevan jika menggunakan ketentuan pada Pemilu 2014. Membingungkan! Dan ini adalah kesalahan berpikir yang sangat fatal.

Penutup

“Kewarasan dan trampil berpikir menjadi suatu hal yang mutlak dalam memutuskan sesuatu, apalagi dalam situasi bangsa dan negara seperti sekarang ini yang membutuhkan terobosan dan pola pikir baru maka dibutuhkan pemimpin alternatif baru.”

“Pemilu serentak itu tak butuh presidential threshold karena pemilu legislatifnya berbarengan, jadi biarkan saja semua partai diberi kesempatan mencalonkan presiden, toh tak semua partai juga akan mencalonkan presiden nantinya.”

*Penulis adalah Direktur Eksekutif ISDT (Institute for Studies and Development of Thought; established in 1998); Sebuah lembaga kajian yang didirikan oleh Prof. Dr. Nurcholis Madjid, H. Rahardjo Tjakraningrat, HME Irmansyah, Jos Jusuf, KHM Nabhan Husain, H Ali Karim Oey, Ir Suhari Sargo, dll.

Advertisements